Pemerintah Indonesia memilih pendekatan diplomatik dalam menanggapi kebijakan tarif balasan sebesar 32 persen yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Strategi ini menjadi salah satu sorotan utama dalam pemberitaan terkini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah balasan dalam bentuk tarif serupa. Sebaliknya, pemerintah lebih memilih untuk berdialog dan bernegosiasi demi menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

"Indonesia diberikan tenggat waktu yang cukup singkat, yakni hingga 9 April, untuk memberikan tanggapan. Kami telah menyiapkan rencana aksi yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk hubungan dagang dan investasi dengan AS," ujar Airlangga dalam pernyataan resminya, Minggu (6/4).

Tarif tersebut akan mulai berlaku pada 9 April 2025. Beberapa komoditas dikecualikan dari kebijakan ini, termasuk barang yang dilindungi berdasarkan 50 USC 1702(b) seperti produk medis dan bantuan kemanusiaan, serta barang yang sebelumnya sudah dikenai tarif melalui Section 232 seperti baja, aluminium, kendaraan dan komponennya. Produk strategis seperti tembaga, semikonduktor, kayu, obat-obatan, logam mulia, serta sumber energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di AS juga masuk daftar pengecualian.

Airlangga menambahkan bahwa pemerintah Indonesia terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Kamar Dagang AS, dan sejumlah mitra internasional, untuk menentukan langkah terbaik dalam merespons kebijakan baru ini.

Wamentan Jelaskan Alasan Keterlibatan TNI-Polri di Bidang Pangan

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, memberikan penjelasan terkait peran TNI dan Polri dalam mendukung sektor pangan. Melalui akun Instagram pribadinya @sudaru_sudaryono, ia mengungkapkan bahwa keterlibatan TNI dalam kegiatan pertanian, seperti penanaman padi hingga penyerapan gabah, merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang merupakan bagian dari fungsi teritorial TNI.

"Tujuan dari penggalangan ini adalah untuk mengajak sebanyak mungkin masyarakat terlibat agar tidak ada yang jatuh ke dalam kemiskinan, agar panen berjalan lancar dan hasilnya dirasakan langsung oleh rakyat," jelasnya pada Minggu (6/4).

Di sisi lain, peran Polri dalam kegiatan penanaman jagung di beberapa wilayah, termasuk Papua, juga dikaitkan dengan upaya mewujudkan swasembada pangan serta menciptakan stabilitas sosial. Menurut Sudaryono, inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus meredam konflik di wilayah rawan.

Namun, ia menegaskan bahwa keterlibatan aparat kepolisian dalam program ini tidak berarti mereka secara langsung menanam jagung di lapangan, melainkan lebih pada dukungan dalam penggalangan dan pemberdayaan masyarakat.